Minggu, 11 Agustus 2013

"Pegadungan Merintih"


PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Tentang :“RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030”

Pasal 137
(2)Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal 133 huruf e, dilaksanakan arahan sebagai berikut :
a)      pemeliharaan dan intensifikasi budi daya pertanian di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Udara Soekarno-Hatta dan sekitarnya
b)      pemeliharaan dan intensifikasi pertanian di kawasan Pegadungan
c)      penataan kawasan Rawa Belong sebagai sentra pemasaran hasil hutan dan hasil pertanian  dan kawasan Semanan sebagai sentra florikultura pusat budi daya tanaman hias,dan
d)      mempertahakan lahan pertanian yang ada di kawasan Pegadungan  
            Kini kawasan pertanian di pegadungan telah mengalami kekeringan,bukan disebabkan musim kemarau.Disebabkan kawasan ini berubah menjadi kawasan komersial:bangunan bertingkat,perumahan,ruko dll.Menurut kami sangatlah sulit untuk mempertahankan kawasan pegadungan menjadi kawasan pertanian.
            Siapakah pejabat yang bertanggung jawab atas semua ini ? dengarlah teriakan kami ...... Padahal sudah ada Peraturan Daerah dan ketentuan pidananya,Apakah ini hanya Peraturan saja???
Pasal 240 bab XVI
KETENTUAN PIDANA
     Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan dalam PERATURAN DAERAAH ini, mengakibatkan terjadi perubahan fungsi ruang,dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69 ayat (1)Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Pasal 244
1)                  Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan Gubernur, dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
2)                  Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
  
Pasal 248
1)      Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang diberi wewenang yanng menerbitkan izin tidak sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah,dipidana dengan pidana sebagaimanadimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 ,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725).
2)                  Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).        









Jakarta,11 Agustus 2013

ttd

(LSM_PERI)



Tidak ada komentar:

Posting Komentar