PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
Tentang :“RENCANA TATA RUANG WILAYAH 2030”
Pasal 137
(2)Rencana pengembangan kawasan pertanian sebagaimana dimaksud dalam pasal
133 huruf e, dilaksanakan arahan sebagai berikut :
a) pemeliharaan dan intensifikasi budi daya
pertanian di Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan Bandara Udara
Soekarno-Hatta dan sekitarnya
b) pemeliharaan dan intensifikasi pertanian di
kawasan Pegadungan
c) penataan kawasan Rawa Belong sebagai sentra
pemasaran hasil hutan dan hasil pertanian dan kawasan Semanan sebagai
sentra florikultura pusat budi daya tanaman hias,dan
d) mempertahakan lahan pertanian yang ada di
kawasan Pegadungan
Kini kawasan pertanian
di pegadungan telah mengalami kekeringan,bukan disebabkan musim kemarau.Disebabkan
kawasan ini berubah menjadi kawasan komersial:bangunan
bertingkat,perumahan,ruko dll.Menurut kami sangatlah sulit untuk mempertahankan
kawasan pegadungan menjadi kawasan pertanian.Siapakah pejabat yang bertanggung jawab atas semua ini ? dengarlah teriakan kami ...... Padahal sudah ada Peraturan Daerah dan ketentuan pidananya,Apakah ini hanya Peraturan saja???
Pasal 240 bab XVI
KETENTUAN PIDANA
Setiap orang yang tidak menaati rencana
tata ruang yang telah ditetapkan dalam PERATURAN DAERAAH ini, mengakibatkan
terjadi perubahan fungsi ruang,dipidana sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 69
ayat (1)Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang(Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725).
Pasal 244
1)
Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak
sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diberikan Gubernur, dipidana dengan
pidana sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26
Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
2)
Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada
ayat (1),mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana
sebagaimana ditetapkan dalam pasal 70 ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun
2007 tentang Penatan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
68 ,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).
Pasal 248
1) Setiap
pejabat Pemerintah Daerah yang diberi wewenang yanng menerbitkan izin tidak
sesuai dengan Rencana tata ruang Wilayah,dipidana dengan pidana
sebagaimanadimaksud dalam pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007
tentang penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68
,Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4725).
2) Selain sanksi pidana sebagaimana
dimaksud pada ayat (1),pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian
secara tidak dengan hormat dari jabatannya. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73
ayat (2) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68,Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725).
Jakarta,11 Agustus 2013
ttd
(LSM_PERI)